Referensi

« Kembali ke Halaman Referensi

 

Alternatif Penyelesaian Sengketa, Kepastian & Perlindungan Hukum

Indra Safitri, Arbiter/Mediator BAPMI

Tulisan ini juga dimuat pada harian Investor Daily edisi Rabu, 19 September 2007

Mekanisme arbitrase dan mediasi dapat mengurangi resiko yang biasanya muncul dalam proses berlitigasi di pengadilan, antara lain: resiko waktu, reputasi dan biaya. Pada umumnya berperkara melalui arbitrase atau mediasi lebih cepat selesai daripada pengadilan, dan tahapan untuk mencapai keputusan akhir dan mengikat para pihak dapat diukur dan diprediksi sehingga segala akibatnya terhadap kegiatan ekonomi bisa diantisipasi. Berlainan dengan pesidangan pengadilan yang bersifat terbuka bagi publik, proses arbitrase dan mediasi sangat menjaga kerahasiaan karena bagi pelaku bisnis reputasi merupakan faktor yang harus dijaga untuk meningkat kredibilitas dan kepercayaan, jangan sampai persengketaan komersial menjadi sorotan publik apalagi bila dimanfaatkan oleh pihak lain untuk pemberitaan negatif. Faktor biaya dalam arbitrase dan mediasi dapat diukur jauh-jauh hari karena jenis dan jumlah biaya yang akan dikeluarkan transparan, sedangkan pada proses di pengadilan ada banyak faktor yang tak terduga yang dapat membangkrutkan pihak yang berperkara.

Seluruh faktor tersebut di atas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari apa yang disebut dengan kepastian hukum, dimana tujuan dan kehendak untuk menggapai keadilan memang telah didesain dan dapat dijalankan secara efektif. Kepastian hukum dalam proses arbitrase dan mediasi akan sangat bermanfaat bagi pelaku usaha untuk meminimalisir resiko-resiko hukum dalam usaha yang mereka jalankan.

Sisi lain yang tidak kalah penting adalah aspek perlindungan hukum di dalam arbitrase dan mediasi. Klausula arbitrase tidak dapat diubah secara sepihak oleh pihak lainnya termasuk oleh hakim sekalian. Kemudian keputusan yang dihasilkan oleh para arbiter adalah mengikat dan dapat dieksekusi, kesepakatan damai yang dicapai dalam mediasi adalah mengikat bagi para pihak. Hal itu berarti bahwa apa yang dilakukan di dalam proses hukum arbitrase dan mediasi memiliki aspek perlindungan hukum yang kuat.

Namun mengapa di saat mencari keadilan menjadi barang langka di republik ini, kelebihan-kelebihan yang terkandung dalam mekanisme arbitrase dan mediasi secara faktual tidak dapat mendorong arbitrase dan mediasi menjadi pilihan solusi favorit bagi sengketa-sengketa komersial maupun non-komersial. Mungkin ada seribu alasan yang melatarbelakangi hal ini, antara lain adalah soal inkonsistensi lembaga peradilan dan budaya penyelesaian hukum di Indonesia yang tidak akomodatif dengan perkembangan ekonomi itu sendiri.

Untuk mendorong kepercayaan terhadap mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: Pertama, harmonisasi seluruh perangkat hukum yang berhubungan dengan koridor penyelesaian sengketa dan pendekatannya harus teragendakan sehingga ada implikasi yang nyata secara formal; Kedua, tersedianya perangkat dan infrastruktur termasuk sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan integritas yang dipercaya oleh seluruh pemangku kepentingan; dan Ketiga, kebijakan yang lebih tegas dari regulator atau otoritas pasar untuk mengarahkan penyelesaian sengketa-sengketa komersial kepada mekanisme alternatif penyelesaian sengketa.

Menjadikan penyelesaian sengketa di luar pengadilan digandrungi pelaku ekonomi tidak semudah membalikan telapak tangan, perlu kesungguhan dari semua pihak. Salam.

 

Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi d/a PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero)
Graha Mandiri Lantai 3
Jl. Imam Bonjol Nomor 61
Jakarta Pusat 10340

T: +62 21 39837415
F: +62 21 39833715
e-mail: sekretariat@bakti-arb.org