Referensi

« Kembali ke Halaman Referensi

 

Got a conflict? Go to mediation!

Iswahjudi Karim, Arbiter/Mediator BAPMI

Tulisan ini juga dimuat pada harian Investor Daily edisi Rabu, 1 Agustus 2007

Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa (APS). Dikatakan demikian karena Mediasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang fleksibel, cepat, murah dan memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan atau penyelesaian yang memuaskan, win-win solution.

Mediasi ditemukan dalam Undang-Undang No. 30/1999 dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2/2003.

Berbeda dengan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan, Mediasi menawarkan bentuk penyelesaian sengketa yang lebih fleksibel. Para pihak dapat memilih Mediator yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil.

Tidak hanya itu, Mediasi pun lebih cepat daripada Pengadilan. Kerahasiaan para pihak serta permasalahannya pun dapat lebih terjaga karena proses Mediasi bersifat tertutup.

Sedangkan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan sangat lama, mulai dari Pengadilan Negeri, banding dan kasasi. Kalau harus menempuh seluruh proses tersebut, termasuk Peninjauan Kembali, bisa memakan waktu 5-7 tahun untuk mendapatkan suatu putusan Pengadilan yang final. Itu pun belum tentu bisa dieksekusi.

Untuk itu, seiring dengan era globalisasi, APS melalui Mediasi pun mulai banyak diminati oleh masyarakat. Saat ini telah berdiri Pusat Mediasi Nasional (PMN), yang dapat dikatakan sebagai langkah maju dalam reformasi hukum di Indonesia. Juga telah ada Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) yang menyediakan pula Mediasi khusus untuk sengketa di bidang pasar modal.

Bagaimana cara bermediasi?

Masyarakat mungkin pernah mendengar kata ’Mediasi’, namun tidak banyak yang paham mengenai cara bermediasi.

Cara yang sederhana adalah dengan mendatangi lembaga Mediasi. Setelah pihak yang bersengketa mendaftarkan kasusnya ke lembaga Mediasi, biasanya para pihak akan bersama-sama menunjuk Mediator sesuai dengan sifat perkara dan keahlian Mediator tersebut. Kemudian, Mediator mengadakan pertemuan dengan seluruh pihak guna membahas prosedur, peran Mediator dan biaya. Proses ini menunjukkan betapa para pihak dapat menentukan sendiri proses penyelesaian sengketa mereka.

Apabila tercapai suatu kesepakatan dalam Mediasi, para pihak akan menandatangani sebuah dokumen penyelesaian yang selanjutnya dapat diproses ke dalam bentuk perjanjian yang mengikat.

Sedangkan bila tidak tercapai suatu kesepakatan, para pihak dapat mengakhiri Mediasi dengan mengajukan pengunduran diri dari proses Mediasi dan dapat membawa sengketa mereka ke pengadilan atau ke Arbitrase.

Sementara itu, di lingkup Pengadilan, juga dikenal Mediasi, dikenal dengan Mediasi di dalam pengadilan. Proses Mediasi dalam Pengadilan diatur dalam PERMA No. 2/2003 yang saat ini sedang diadakan pembaharuan oleh pemerintah bekerja sama dengan JICA (Japan International Cooperation Agency).

Mediasi dalam Pengadilan, sebenarnya hampir sama dengan Mediasi di luar Pengadilan seperti yang telah diulas di atas. Jika Mediasi tersebut berhasil, maka proses pemeriksaan di Pengadilan pun berakhir. Sedangkan jika Mediasi gagal, Pengadilan akan melanjutkan proses pemeriksaan berdasarkan hukum acara yang berlaku.

Adapun kasus yang dapat dibawa ke Mediasi, selain yang bersifat komersil atau niaga, juga mencakup sengketa perselisihan keluarga.

Survey menunjukkan bahwa lebih dari 70% dari semua sengketa yang mengarah pada Mediasi berhasil diselesaikan. Jika memang Mediasi terbukti jitu dan lebih menguntungkan dalam menyelesaikan sengketa, mengapa tidak memulai menyelesaikan sengketa melalui Mediasi?

 

Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi d/a PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero)
Graha Mandiri Lantai 3
Jl. Imam Bonjol Nomor 61
Jakarta Pusat 10340

T: +62 21 39837415
F: +62 21 39833715
e-mail: sekretariat@bakti-arb.org