Referensi

« Kembali ke Halaman Referensi

 

Klausula Penyelesaian Sengketa

Mas Abdurachim Husein, Wakil Ketua BAPMI

Tulisan ini juga dimuat pada harian Investor Daily edisi Rabu,15 Agustus 2007

Dalam istilah kontrak, hal inilah yang disebut "pilihan forum", yaitu suatu forum yang dipilih para pihak untuk menyelesaikan persengketaan yang mungkin timbul mengenai/sehubungan dengan perjanjian. Sebagian besar kontrak mencantumkan klausula pilihan forum ini, entah para pihak sungguh memahami konsekuensinya atau tidak.

Secara prinsip ada 2 pilihan forum bagi para pihak, yaitu forum pengadilan dan forum penyelesaian di luar pengadilan (seperti mediasi dan arbitrase). Ada beberapa hal penting yang perlu diketahui oleh para pihak dalam menentukan pilihan forum dan menuangkannya ke dalam perjanjian:

Pertama: Apabila para pihak belum mencantumkan klausula pilihan forum di perjanjian, kemungkinan penyelesaian sengketa akan diajukan kepada pengadilan, karena arbitrase tidak berwenang menanganinya.

Konsekuensinya adalah para pihak akan menghadapi proses penyelesaian yang lama hingga putusan pengadilan berkekuatan tetap. Alternatif bagi para pihak adalah membuat adendum atau perjanjian tersendiri apabila bermaksud untuk memilih penyelesaian di luar pengadilan.

Kedua, klausula pilihan forum tidak boleh menyebutkan "bahwa sengketa akan diselesaikan ke pengadilan atau arbitrase", atau "jika tidak bisa diselesaikan melalui arbitrase akan dibawa ke pengadilan", sehingga seolah-olah memberi opsi kepada para pihak apakah akan membawa ke pengadilan atau ke arbitrase.

Hal ini biasanya terjadi karena ketidaktahuan atau dianggap paling netral. Padahal para pihak harus memilih salah satu saja dari kedua forum itu, tidak boleh mendua.

Konsekuensinya adalah klausula itu disebut "nonsense arbitration clause" karena keberadaannya sia-sia dan tidak dapat dilaksanakan. Alternatif bagi para pihak adalah segera membuat amendment dan menggantinya dengan klausula yang memilih secara tegas pilihan forumnya.

Ketiga, apabila para pihak memilih forum arbitrase, klausula arbitrase perlu menyebutkan: apakah akan berupa ad hoc arbitration atau yang lembaga (institutional arbitration) ; tempat dan prosedur arbitrase; pilihan hukum; komposisi arbiter (tunggal atau majelis); bahasa yang digunakan; pernyataan bahwa putusan arbitrase final dan mengikat; dan bagaimana pelaksanaan putusan arbitrase dan pembebanan biaya arbitrase.

Keempat, apabila perjanjian arbitrase dibuat setelah munculnya sengketa, para pihak harus memperhatikan ketentuan pasal 9 UU 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 9 mengatur bahwa perjanjian arbitrase dibuat secara tertulis, jika perlu berbentuk akta notaris, dan harus memuat sekurang-kurangnya mengenai masalah yang disengketakan, nama lengkap dan tempat tinggal para pihak dan arbiter, tempat arbitrase, nama lengkap sekretaris, jangka waktu, pernyataan kesediaan arbiter, dan pernyataan kesediaan para pihak menanggung seluruh biaya arbitrase. Bila kurang, perjanjian itu batal demi hukum.

Kelima, para pihak bisa membuat klausula yang mengkombinasikan mediasi dan arbitrase. Sebagai contoh:

"Sengketa akan diselesaikan melalui mediasi BAPMI menurut prosedur dan acara BAPMI. Apabila sampai jangka waktu .... mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian, atau para pihak mundur atau tidak melanjutkan mediasi, maka akan diselesaikan melalui arbitrase BAPMI menurut prosedur dan acara BAPMI."

Menuangkan klausula pilihan forum dengan baik akan menghindari sengketa tambahan yang justru timbul dikarenakan bunyi klausula yang nonsense, ambigu atau tanggung. Untuk lebih mudah, para pihak bisa mengadopsi standar klausula arbitrase yang dikeluarkan oleh lembaga arbitrase.

 

Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi d/a PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero)
Graha Mandiri Lantai 3
Jl. Imam Bonjol Nomor 61
Jakarta Pusat 10340

T: +62 21 39837415
F: +62 21 39833715
e-mail: sekretariat@bakti-arb.org