Referensi

« Kembali ke Halaman Referensi

 

Mintalah Pendapat (Mengikat) Dari Ahlinya

Hamud M. Balfas, Arbiter/Mediator BAPMI

Tulisan ini juga dimuat pada harian Investor Daily edisi Rabu, 22 Agustus 2007

Adakalanya para pihak dalam perjanjian tidak sejalan dalam suatu hal tertentu, misalnya mengenai penafsiran ketentuan yang kurang jelas, penambahan atau perubahan pada ketentuan yang berhubungan dengan timbulnya keadaan baru, dan lain-lain persoalan berkenaan dengan perjanjian . Biasanya para pihak akan kukuh pada pendiriannya masing-masing, yang lain selalu dianggap salah, atau mencari berbagai alasan demi keuntungan sendiri.

Pada saat berbeda pendapat, belum muncul apa yang dinamakan sengketa atau konflik. Namun bisa berubah menjadi sengketa apabila tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Para pihak yang menghadapi beda pendapat mungkin masih berpikiran untuk: tidak merusak hubungan yang ada; tidak ingin masalah berkembang semakin serius; dan tidak menjadikan persoalan terekspose kepada publik yang sama sekali bukan pihak dalam persoalan tersebut. Dalam situasi yang demikian para pihak sebenarnya membutuhkan pihak k etiga yang berwibawa, punya otoritas, independen dan m eng etahui masalah yang dihadapi untuk dimintai pendapat, daripada hanya saling kukuh pada pendirian masing-masing tanpa solusi damai. Dengan adanya pendapat dari pihak ketiga yang dimaksud, para pihak berharap terhindar dari persengketaan yang bisa memakan biaya dan waktu advokasi yang jauh lebih besar lagi.

Namun kepada siapa para pihak bisa meminta pendapat mengikat yang dimaksud?

Pasal 52 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU 30/99) menyatakan bahwa "para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian". Salah satu lembaga arbitrase yang menyediakan jasa pemberian pendapat mengikat adalah Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) yang berdiri sejak 9 Agustus 2002.

Kini dengan adanya BAPMI, para pihak di dalam perjanjian komersial di bidang pasar modal yang menghadapi persoalan beda pendapat bisa mengajukan permohonan tertulis kepada BAPMI. Secara prosedural sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI, BAPMI akan melakukan pemeriksaan dan memberikan pendapat mengikat paling lama 30 hari kerja sejak permohonan.

Bentuk pemeriksaan yang dilakukan oleh BAPMI lebih berupa pemeriksaan dokumen, sedangkan hearing dilakukan hanya jika dipandang perlu. Seperti umumnya mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, prinsip kerahasiaan dan bersifat tertutup (dari publik) juga diterapkan pada pendapat mengikat.

Kekuatan Hukum

Apabila para pihak sepakat untuk meminta pendapat mengikat kepada lembaga arbitrase, maka menurut penjelasan pasal 52 UU 30/99 para pihak terikat pada pendapat mengikat yang diberikan, dan salah satu pihak yang bertindak bertentangan dengan pendapat itu akan dianggap melanggar perjanjian.

Di samping itu, khusus untuk pendapat mengikat BAPMI, apabila ada pihak yang tidak mematuhi pendapat mengikat yang telah diberikan, maka pihak yang berkepentingan dapat menyampaikan pengaduan kepada asosiasi atau organisasi dimana ia menjadi anggota, dan selanjutnya asosiasi atau organisasi tersebut meneruskan pengaduan kepada pihak otoritas dan asosiasi atau organisasi lainnya di pasar modal.

Aturan semacam itu nampaknya tidak ada pada lembaga arbitrase lain, namun aturan tersebut diharapkan akan lebih mendorong para pihak untuk sepenuhnya mematuhi pendapat mengikat yang telah diberikan. Sebab bila tidak, pihak yang dimaksud akan m endapatkan t ekanan s ecara tidak langsung baik dari otoritas maupun asosiasi atau organisasi di lingkungan pasar modal.

 

Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi d/a PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero)
Graha Mandiri Lantai 3
Jl. Imam Bonjol Nomor 61
Jakarta Pusat 10340

T: +62 21 39837415
F: +62 21 39833715
e-mail: sekretariat@bakti-arb.org