Referensi

« Kembali ke Halaman Referensi

 

Bentuk-bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketaa

Felix O. Soebagjo, Sekretaris Jenderal BAPMI

Tulisan ini juga dimuat pada harian Investor Daily edisi Rabu 25 Juli 2007, halaman 14

Pengertian dari Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa selain pengadilan. Oleh karena itu APS sering pula disebut alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Salah satu lembaga yang menyediakan APS adalah Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) yang mengkhususkan diri pada sengketa perdata di bidang Pasar Modal.

Beberapa bentuk APS yang disediakan BAPMI adalah Pendapat Mengikat, Mediasi, dan Arbitrase.

Pendapat Mengikat: pendapat yang diberikan oleh BAPMI untuk memberikan penafsiran terhadap bagian perjanjian yang kurang jelas. Tujuan dari Pendapat Mengikat adalah adanya penafsiran yang valid sehingga tidak ada lagi perbedaan penafsiran di antara para pihak.

Untuk meminta Pendapat Mengikat BAPMI, para pihak harus mempunyai kesepakatan dan mengajukan permohonan secara tertulis, bersedia terikat dan tunduk pada penafsiran dan pendapat yang diberikan oleh BAPMI.

Mediasi: penyelesaian masalah melalui perundingan di antara para pihak yang bersengketa dengan bantuan pihak ke-3 yang netral dan independen, yang disebut Mediator, yang dipilih sendiri oleh para pihak.

Mediator tidak dalam posisi dan kewenangan memutus sengketa. Dia hanya fasilitator pertemuan guna membantu masing-masing pihak memahami perspektif, posisi dan kepentingan pihak lain dan bersama-sama mencari solusi yang bisa diterima.

Lovenheim (1996: 1.4) menambahkan “the goal is not truth finding or law imposing, but problem solving”. Oleh karena itu Mediasi dianggap berhasil apabila para pihak dapat mencapai perdamaian.

Untuk mengajukan sengketa ke Mediasi BAPMI, para pihak harus mempunyai kesepakatan dan mengajukan permohonan secara tertulis, dan bersedia mematuhi kesepakatan damai yang dicapainya.

Arbitrase: penyelesaian sengketa dengan menyerahkan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa pada tingkat pertama dan terakhir kepada pihak ketiga yang netral dan independen, yang disebut Arbiter.

Untuk mengajukan sengketa ke Arbitrase BAPMI, para pihak harus mempunyai kesepakatan tertulis bahwa sengketa akan diselesaikan melalui Arbitrase (Perjanjian Arbitrase), dan ada salah satu pihak yang bersengketa mengajukan surat permohonan (tuntutan).

Arbiter (berbentuk majelis atau tunggal) mempunyai tugas dan kewenangan memeriksa dan memutus sengketa yang diajukan kepadanya. Putusan Arbitrase bersifat final serta mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak (UU No. 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa).

Arbitrase mirip dengan Pengadilan, dan Arbiter mirip dengan Hakim, tetapi ada beberapa perbedaan mendasar:

(1) Pengadilan bersifat terbuka, Arbitrase bersifat tertutup; (2) mengajukan tuntutan ke Pengadilan tidak membutuhkan persetujuan pihak lawan, tuntutan ke Arbitrase harus didasari Perjanjian Arbitrase; (3) proses Pengadilan formal dan kaku, Arbitrase lebih fleksibel; (4) Hakim pada umumnya generalist, Arbiter dipilih atas dasar keahlian; (5) putusan Pengadilan masih bisa diajukan banding, kasasi dan PK, putusan Arbitrase bersifat final dan mengikat; (6) Hakim mengenal yurisprudensi, Arbiter tidak mengenal hal tersebut; (7) Hakim cenderung memutus perkara atas dasar ketentuan hukum, Arbiter dapat pula memutus atas dasar keadilan dan kepatutan (ex aequo et bono).

Para pihak tidak perlu ragu memilih APS karena APS mendapatkan pengakuan dalam sistem hukum Indonesia, antara lain: Keppres No. 34/1981 (ratifikasi atas New York Convention); UU No. 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara dilakukan di luar peradilan negara; dan UU No. 30/1999 yang telah disebutkan.

Di samping itu, pengadilan dan Mahkamah Agung juga telah banyak memberikan dukungan terhadap Arbitrase, baik dalam bentuk penguatan/pengakuan terhadap Perjanjian Arbitrase, penegasan terhadap kompetensi absolut Arbitrase, dan juga pelaksanaan putusan Arbitrase.

 

Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi d/a PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero)
Graha Mandiri Lantai 3
Jl. Imam Bonjol Nomor 61
Jakarta Pusat 10340

T: +62 21 39837415
F: +62 21 39833715
e-mail: sekretariat@bakti-arb.org