Referensi

« Kembali ke Halaman Referensi

 

Dispute Management

Oleh Bacelius Ruru, Ketua BAPMI

Tulisan ini juga dimuat pada harian Investor Daily edisi Rabu 18 Juli 2007, halaman 14

”Sengketa tidak hanya akibat dari itikad buruk, namun sering kali juga dari hal lain di luar kehendak para pihak. Sengketa harus dikelola dengan baik agar tidak semakin merugikan dan rumit”.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengelola sengketa:

Pertama. Tidak ada pihak yang untung atas persengketaan, menang jadi arang kalah jadi abu. Bahkan win-win solution adalah kesediaan bersama-sama untuk mengalah.

Kedua. Pengelolaan sengketa dilakukan sejak awal kegiatan. Memahami peraturan dan etika (tender, GCG, CSR, dan KYC misalnya) akan sangat mencegah timbulnya sengketa.

Periksa kewenangan orang yang meneken surat perikatan, meskipun nampaknya pejabat yang berwenang. Banyak Direktur Utama ternyata perlu persetujuan Komisaris dan didampingi Direktur lain untuk meneken kontrak. Para pihak harus mengatur lebih rinci anticipated & exit clauses, "ngomong pahitnya" kata orang Jakarta. Seringkali orang enggan menyiapkan klausula ini padahal mengatur jalan keluar saat terjadi masalah.

Ketiga. Sengketa di kelola dengan kaidah umum, namun penyelesaiannya bisa unik. Ketika menghadapi gugatan, sebagian orang cukup puas dengan berdamai pada nilai yang lebih kecil, atau masih bersedia memberikan toleransi, atau at any cost berupaya mendapatkan ganti rugi material dan immaterial. Tetapi berapa ongkos untuk mendapatkan itu semua?

Masing-masing orang punya pertimbangan sendiri dalam menentukan berapa cost & benefit yang bisa diakseptasi.

Keempat. Berlainan dengan masyarakat adat yang didominasi ketua adat dalam menentukan cara penyelesaian, para pihak yang bersengketa dalam dunia bisnis lebih berperan daripada otoritas publik dalam menentukan cara penyelesaian.

Tugas pihak yang bersengketa adalah mengeksplorasi pilihan-pilihan penyelesaian dan memilih yang terbaik. Mengutip nasehat Sun Tzu "jangan memulai pertempuran dengan amarah". Mungkin karena amarah bisa menutup pintu bagi opsi dan negosiasi.

Kelima. Secara umum ada 2 jalan utama penyelesaian: pengadilan dan di luar pengadilan (out-of-court dispute settlement).

Pengadilan merupakan jalan yang panjang, kaku, kompleks, dan butuh biaya besar. Namun begitu merupakan jalan yang paling dikenal dan (sehingga) banyak dipilih masyarakat Indonesia. Mungkin kesempatan banding, kasasi dan PK adalah juga daya tariknya.

Sebagian besar kita malahan belum memahami penyelesaian di luar pengadilan, padahal jalan ini menyediakan banyak pilihan mekanisme penyelesaian, tidak kaku, lebih mudah, cepat dan murah, diakui oleh konvensi internasional dan Undang-undang. Istilah-istilah seperti konsiliasi, mediasi, arbitrase masih terasa asing bagi sebagian besar masyarakat Indonesia.

Sementara di negara lain out-of-court dispute settlement maju pesat, pilihan utama dalam menyelesaikan sengketa dan praktek umum dalam transaksi transnasional. Pemerintah dan dunia usaha harus memberikan dorongan agar masyarakat Indonesia lebih memanfaatkan jalan ini.

Keenam. Posisi tawar yang tidak seimbang menyulitkan upaya penyelesaian sengketa karena tidak ada jaminan bahwa pihak yang lebih kuat bersedia mendengar dan berunding, sementara tidak ada kepastian bahwa pihak yang lemah mempunyai cukup kemampuan membela dirinya sendiri.

Oleh karena itu pihak yang lemah, seperti pemegang polis/ investor/nasabah kecil harus diangkat posisi tawarnya dengan cara menghapus hambatan biaya dan melalui pendampingan.

Maka harus ada sistem yang memungkinkan biaya berperkara yang murah dan pendampingan bagi mereka.

Pelaku usaha bisa memfasilitasi sistem itu melalui pendirian lembaga mediasi. Melalui mediasi diharapkan para pihak bersedia ke meja perundingan dalam kesetaraan guna mencari solusi. Rasa kecewa karena tidak diperhatikan bisa mendorong mereka hengkang dari industri yang dianggap tidak cukup memberikan perlindungan.

Maka, kelola sengketa dengan baik karena akan memberikan banyak manfaat bagi kita semua.

 

Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi d/a PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero)
Graha Mandiri Lantai 3
Jl. Imam Bonjol Nomor 61
Jakarta Pusat 10340

T: +62 21 39837415
F: +62 21 39833715
e-mail: sekretariat@bakti-arb.org