Referensi

« Kembali ke Halaman Referensi

 

Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan, Beberapa Catatanterhadap Perma 2/2015

Oleh: Tri Legono Yanuarachmadi

Mahkamah Agung (“MA”) terus melakukan reformasi penyelenggaraan Pengadilan, antara lain dengan menerbitkan Peraturan MA (“Perma”) No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 7 Agustus 2015 (“Perma 2/2015”). Selain itu, khusus untuk perkara ekonomi syariah yang sederhana, berlaku juga sebagian dari Perma No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah yang ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2016 dan diundangkan pada tanggal 29 Desember 2016 (“Perma 14/2016”). Berikut ini beberapa catatan Penulis terhadap Perma 2/2015 dan sebagian Perma 14/2016 yang berkenaan dengan penyelesaian Gugatan Sederhana.

1. Gugatan Kecil Tidak Selalu Berarti Gugatan Sederhana:

Perma 2/2015 menyebutkan bahwa Gugatan Sederhana adalah gugatan perdata dengan nilai gugatan materil maksimal Rp. 200 juta (Pasal 1 angka 1 juncto Pasal 3 ayat (1) Perma 2/2015), tetapi sengketa yang memiliki pengadilan khusus atau sengketa hak atas tanah dikecualikan dari ketentuan tersebut (Pasal 3 ayat (2) Perma 2/2015). Kriteria Gugatan Sederhana dalam Perma 2/2015 dapat menimbulkan prasangka bahwa perkara yang tidak lebih dari Rp. 200 juta sudah pasti perkara sederhana. Prasangka tersebut dapat menjadi “jebakan batman” bagi siapapun ketika menilai kesederhanaan/ kerumitan dari suatu perkara karena perkara dengan nilai gugatan kecil boleh jadi sama rumitnya dengan gugatan besar, atau mungkin lebih rumit, dan sebaliknya perkara dengan nilai gugatan besar ternyata cukup sederhana.

Perma 2/2015 membentuk opini di dalam pikiran dan kesadaran Para Pihak yang bersengketa, “ah ini hanya perkara kecil, maka tidak usahlah sampai ada banding, kasasi dan apalagi PK karena bisa-bisa malahan tekor”. Penulis pernah mengikuti Focus Group Discussion/ Working Group Discussion yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai aksesibilitas masyarakat kepada layanan ADR, ternyata memang susah-susah-gampang menentukan berapa nilai sengketa yang dianggap kecil, how big is big and how small is small, namun selalu ada kesamaan pada tataran pembahasannya yaitu, bahwa besaran tersebut dibahas oleh orang-orang terdidik kelas menengah-atas perkotaan. Apakah orang-orang tersebut tidak sedang menentukan berdasarkan perasaan mereka sendiri saja? Penulis merasa bahwa gugatan Rp. 200 juta termasuk dalam kategori small claim, bahkan menurut perasaan Penulis sendiri Rp. 500 juta masih termasuk small claim, tetapi bagaimana menurut orang yang menengah-bawah apalagi dengan tingkat pendidikan yang juga relatif rendah? Bukankah sering kita temui bagaimana Para Pihak menjadikan perjuangan hidup-mati untuk saling berbantah mengenai ganti kerugian yang menurut kita hanyalah uang kecil.

Apakah uang Rp. 200 juta menurut kita sama kecilnya menurut orang-orang kebanyakan? Penulis yakin bahwa MA memiliki dasar pertimbangan dan referensi sehingga sampai pada angka Rp. 200 juta, tetapi Penulis mencemaskan efek samping yang mungkin ditimbulkan dari implementasi Perma 2/2015 berkenaan dengan kriteria tersebut karena gugatan dengan nilai kecil belum tentu gugatan sederhana dari segi materi atau substansi, dan ukuran kecil menurut MA belum tentu sama dengan ukuran Para Pihak yang bersengketa.

2.Kendala-kendala Teknis Administratif Terlalu Menjadi Fokus Perma 2/2015:

Perma 2/2015 juga mengatakan bahwa selain gugatan materilnya tidak lebih dari Rp. 200 juta dan bukan sengketa yang telah memiliki pengadilan khusus atau sengketa hak atas tanah, maka persyaratan berikutnya bagi suatu gugatan untuk dapat dikatakan sebagai Gugatan Sederhana adalah apabila jumlah Para Pihaknya masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) orang (boleh lebih jika memiliki kepentingan yang sama), tempat tinggal Tergugat harus diketahui, dan Para Pihak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan yang sama (Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) Perma 2/2015).

Kriteria tersebut di atas adalah sangat mungkin memunculkan pertanyaan:

  • mengapa suatu gugatan jika lebih dari 1 (satu) Penggugat/ Tergugat menjadi tidak sederhana?
  • mengapa suatu gugatan jika Penggugat dan Tergugat berbeda domisili menjadi tidak sederhana?
  • mengapa suatu gugatan jika alamat Tergugat tidak diketahui menjadi tidak sederhana?

Pertanyaan-pertanyaan di atas mempertanyakan rasionalitas Perma 2/2015, dan Penulis tidak menemukan jawaban logisnya. Penulis menduga jangan-jangan di dalam Perma 2/2015 sebenarnya masih ada 1 (satu) lagi persyaratan terhadap suatu perkara untuk dapat dikatakan sebagai Gugatan Sederhana, yaitu bahwa perkara tersebut harus dapat diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 25 (dua puluh lima) hari kerja (Pasal 5 ayat (3) Perma 2/2015), sehingga apapun yang bisa memperpanjang proses beracara harus dianggap menambah kerumitan dan harus dihilangkan meskipun itu sekedar persoalan teknis administrasi pemanggilan Para Pihak.

Bahkan demi target waktu tersebut, Perma 2/2015 memuat ketentuan yang menghilangkan hak Para Pihak untuk mengajukan tuntutan provisionil, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik dan kesimpulan bahkan banding, kasasi dan PK. Penulis mengenal istilah “small claim” yang diperlakukan secara khusus dalam perkara-perkara Arbitrase, namun perlakuan khusus tersebut hanya sebatas pada pembebasan/ pengurangan biaya dan efisiensi waktu dalam penunjukan Majelis dan sebisa mungkin mengganti pemeriksaan dalam bentuk tatap-muka secara fisik dengan pemeriksaan dokumen atau melalui sarana komunikasi moderen, tetapi tidak sampai mengorbankan hak-hak prinsipil yang dimiliki oleh Para Pihak dalam beracara. Perma 2/2015 telah mengorbankan hak-hak prinsipil Para Pihak hanya karena persoalan teknis administrasi pemanggilan Para Pihak, dan Perma 2/2015 nampaknya bukan lagi sekedar mengisi kekosongan hukum tetapi telah melampaui Undang-Undang itu sendiri.

3. Tugas Berlebihan pada Panitera dalam Memeriksa Kelengkapan Gugatan:

SetelahPenggugatmendaftarkangugatan, PaniteramemeriksakelengkapangugatanberdasarkanpadaketentuanPasal 3 danPasal 4 Perma 2/2015 (Pasal 7 ayat (1) Perma 2/2015), danselanjutnyaPaniteraakanmelakukansalahsatutindakandibawahini, yaitu:

  • mendaftarkannya pada buku register khusus Gugatan Sederhana, jika gugatan memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Perma 2/2015 (Pasal 7 ayat (3) Perma 2/2015); ATAU
  • mengembalikan gugatan kepada Penggugat, jika gugatan tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Perma 2/2015 (Pasal 7 ayat (2) Perma 2/2015).

Apabila kita menuangkan butir-butir Pasal 3 dan Pasal 4 Perma 2/2015 ke dalam bentuk check list, sekedar untuk mempermudah saja, maka akan muncul daftar pertanyaan sebagai berikut:

  • apakah nilai gugatan materilnya tidak lebih dari Rp. 200 juta?
  • apakah perkara yang bersangkutan tidak memiliki pengadilan khusus?
  • apakah perkara yang bersangkutan bukan sengketa hak atas tanah?
  • apakah Penggugat berjumlah 1 (satu) orang?
    dalam hal Penggugat lebih dari 1 (satu) orang, apakah mereka memiliki kepentingan hukum yang sama?
  • apakah Tergugat berjumlah 1 (satu) orang?
    dalam hal Tergugat lebih dari 1 (satu) orang, apakah mereka memiliki kepentingan hukum yang sama?
  • apakah Tergugat diketahui tempat tinggalnya?
  • apakah Penggugat dan Tergugat berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama?
  • apakah Penggugat dan Tergugat menghadiri langsung setiap persidangan?
    dalam hal Penggugat dan/ atau Tergugat menunjuk Kuasa Hukum, apakah Penggugat dan Tergugat tetap menghadiri langsung setiap persidangan?

Apabila semua pertanyaan tersebut dicontreng “ya”, maka gugatan tersebut lolos untuk dicatat oleh panitera ke dalam buku register khusus Gugatan Sederhana.
Berdasarkan daftar pertanyaan tersebut, Penulis melihat ada yang tidak biasa ketika Perma 2/2015 memberikan tugas kepada Panitera untuk memeriksa kelengkapan gugatan dan kesesuaiannya dengan persyaratan Pasal 3 dan Pasal 4 Perma 2/2015, karena bukan tugas dan kompetensi Panitera untuk memeriksa (memverifikasi) pertanyaan:

  • “dalam hal Penggugat lebih dari 1 (satu) orang, apakah mereka memiliki kepentingan hukum yang sama?”
  • “dalam hal Tergugat lebih dari 1 (satu) orang, apakah mereka memiliki kepentingan hukum yang sama?”


Kedua pertanyaan tersebut merupakan tugas dan kompetensi Hakim dalam pemeriksaan perkara, bahkan terkadang persoalan prosedural tersebut diperiksa oleh Hakim bersamaan dengan pemeriksaan pokok perkara karena tidak dapat dengan mudah disimpulkan tanpa memeriksa pokok perkaranya.
Selain itu mustahil juga bagi Panitera, kecuali setelah persidangan digelar, untuk dapat memeriksa (memverifikasi) pertanyaan:

  • “apakah Penggugat dan Tergugat menghadiri langsung setiap persidangan?”;
  • “dalam hal Penggugat dan/ atau Tergugat menunjuk Kuasa Hukum, apakah Penggugat dan Tergugat tetap menghadiri langsung setiap persidangan?”.


Panitera juga sulit untuk memeriksa (memverifikasi) pertanyaan “apakah Tergugat diketahui tempat tinggalnya?” karena belum sampai pada tahap panggilan sidang. Dalam skenario di mana sejak awal Penggugat secara lugu mengatakan kepada Panitera bahwa ia tidak mengetahui sama sekali tempat tinggal Tergugat, maka pada saat itu juga Panitera memiliki kesanggupan untuk langsung menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat bukan termasuk Gugatan Sederhana. Dalam skenario yang lain ketika Penggugat menyatakan bahwa ia sungguh-sungguh mengetahui alamat Tergugat sebagaimana yang ia cantumkan dalam gugatan, maka sebenarnya Panitera tidak memiliki kesanggupan untuk memverifikasi item persyaratan Pasal 4 ayat (2) tersebut sampai dengan dilakukan pemanggilan sidang kepada Tergugat, karena tidak ada jaminan 100% bahwa Tergugat masih tinggal pada alamat yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatan. Bagaimana seandainya ternyata Tergugat sudah pindah ke wilayah yang berbeda domisili hukumnya dengan Penggugat atau bahkan tidak ada yang tahu ke mana Tergugat pindah - hal mana baru akan diketahui oleh Panitera setelah melakukan pemanggilan sidang.


Selain persoalan di atas, Pasal 7 ayat (2) Perma 2/2015 menyebutkan bahwa apabila gugatan tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Perma 2/2015 maka gugatan akan dikembalikan oleh Panitera kepada Penggugat. Mengapa harus dikembalikan? Untuk apa dikembalikan? Perma 2/2015 tidak memberikan penjelasan mengenai pertanyaan “so what” tersebut, dan juga tidak menjelaskan pertanyaan “what next” setelah Penggugat menerima pengembalian surat gugatan. Dalam penanganan pengaduan konsumen kecil dan retail terdapat prinsip “no wrong door” sehingga siapapun yang menerima pengaduan yang salah alamat dari konsumen harus segera menyampaikan tanggapan kepada konsumen bahwa pengaduannya salah alamat dan sekaligus memberitahukan konsumen bahwa pengaduannya tersebut akan langsung diteruskan kepada pihak yang berkompeten. Apabila MA melalui Perma 2/2015 bermaksud mempermudah Penggugat kecil dan retail, tindakan yang betul terhadap gugatan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Perma 2/2015 adalah tetap dilanjutkan oleh Panitera kepada proses persidangan biasa dengan mencatatkannya pada buku regiter perkara biasa (bukan buku register khusus) sebagai a contrario Pasal 7 ayat (3) Perma 2/2015.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Perma 2/2015 memberikan tugas yang terlalu berlebihan kepada Panitera untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan gugatan berdasarkan pada semua item yang disebutkan dalam Pasal 3 dan Pasal 4, apalagi dengan memberikannya kewenangan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2).

4. Pemeriksaan Pendahuluan Berpotensi Menimbulkan Inefisiensi Pekerjaan Hakim:

Setelah Panitera mencatatkan gugatan dalam buku register khusus Gugatan Sederhana, selanjutnya Ketua Pengadilan menunjuk Hakim Tunggal dan Panitera Pengganti untuk Gugatan Sederhana tersebut (Pasal 9 Perma 2/2015). Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Perma 2/2015, ternyata Hakim Tunggal – meskipun Panitera telah melakukan pemeriksaan (verifikasi) dan telah pula mencatatkan gugatan dalam buku register khusus Gugatan Sederhana – masih harus melakukan pemeriksaan pendahuluan untuk menetapkan apakah gugatan tersebut benar merupakan Gugatan Sederhana sebagaimana dimaksud Perma 2/2015, dan oleh karenanya juga akan diperlakukan sebagai Gugatan Sederhana berdasarkan Perma 2/2015.

Langkah pemeriksaan yang pertama, Hakim Tunggal akan “memeriksa materi Gugatan Sederhana berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan ini” (Pasal 11 ayat (1) Perma 2/2015).

Pengertian dari “materi gugatan” sebenarnya dapat merujuk pada materi gugatan yang bersifat formal/ prosedural dan materi gugatan yang merupakan pokok perkara. Dalam hal ini Pasal 11 ayat (1) jelas hanya menunjuk pada Pasal 3 dan Pasal 4 yang tidak lain adalah check list yang sama yang telah diperiksa oleh Panitera. Untuk apa diperiksa kembali? Apakah Hakim Tunggal khawatir ada item persyaratan yang luput dari pengamatan Panitera? Ataukah memang ada sesuatu yang lain yang dapat dicek oleh Hakim Tunggal yang tidak dapat dicek oleh Panitera? Perlu kita sisir satu per satu check list pertanyaannya.

Penulis telah menyampaikan pada bagian terdahulu bahwa ada 1 (satu) pertanyaan dalam check list yang sangat sulit untuk dapat diverifikasi oleh Panitera kecuali telah disampaikan surat panggilan sidang, yaitu mengenai kejelasan tempat tinggal Tergugat yang merupakan item persyaratan Gugatan Sederhana dalam Pasal 4 ayat (2) Perma 2/2015. Berkenaan dengan persoalan tersebut, Hakim Tunggal juga akan menghadapi persoalan yang sama dengan Panitera sehingga pertanyaan tersebut seharusnya di-skip oleh Hakim Tunggal.

Penulis juga telah menyampaikan pada bagian terdahulu bahwa mustahil bagi Panitera, kecuali setelah persidangan digelar, untuk dapat memeriksa (memverifikasi) pertanyaan yang merupakan item persyaratan Gugatan Sederhana dalam Pasal 4 ayat (4) Perma 2/2015, yaitu “apakah Penggugat dan Tergugat menghadiri langsung setiap persidangan?”, dan “dalam hal Penggugat dan/ atau Tergugat menunjuk Kuasa Hukum, apakah Penggugat dan Tergugat tetap menghadiri langsung setiap persidangan?”. Berkenaan dengan persoalan tersebut, Hakim Tunggal juga akan menghadapi persoalan yang sama dengan Panitera karena belum sampai pada tahap persidangan sehingga pertanyaan tersebut seharusnya di-skip oleh Hakim Tunggal.

Penulis juga telah menyampaikan pada bagian terdahulu bahwa ada pertanyaan dalam check list yang bukan menjadi tugas dan kompetensi Panitera melainkan Hakim Tunggal yang merupakan item persyaratan Gugatan Sederhana dalam Pasal 4 ayat (1) Perma 2/2015, yaitu memeriksa (memverifikasi) pertanyaan “dalam hal Penggugat lebih dari 1 (satu) orang, apakah mereka memiliki kepentingan hukum yang sama?”, dan “dalam hal Tergugat lebih dari 1 (satu) orang, apakah mereka memiliki kepentingan hukum yang sama?”. Sepengetahuan Penulis, apapun jenis sengketanya, dan di manapun forum penyelesaiannya (apakah Pengadilan ataukah Arbitrase), tidak dapatlah Hakim/ Arbiter memverifikasi hal tersebut tanpa menunggu jawaban dari Tergugat, sebab ada kemungkinan Tergugat membantah legal standing semua Pihak. Berkenaan dengan persoalan tersebut, maka pertanyaan tersebut sepatutnya di-skip oleh Hakim Tunggal.


Langkah pemeriksaan yang kedua, Hakim Tunggal akan “menilai sederhana atau tidaknya pembuktian” (Pasal 11 ayat (2) Perma 2/2015).

Bagaimana cara Hakim Tunggal menilai pembuktian pada gugatan tersebut adalah pembuktian yang sederhana, atau sebaliknya tidak sederhana? Perma 2/2015 tidak memberikan panduan kepada Hakim Tunggal untuk menilai kesederhanaan pembuktian.

Setiap Hakim pasti tahu bahwa serumit apapun materi gugatan pasti akan menjadi mudah (sederhana) ketika Tergugat mengakui dalil-dalil Penggugat. Sebagai contoh, misalnya materi dalam gugatan yang telah terdaftar dalam buku regiter khusus Gugatan Sederhana itu adalah mengenai gugatan investor obligasi kepada kustodian karena ada kekeliruan kustodian dalam mendistribusikan bunga obligasi kepada investor, atau kasus lain misalnya mengenai gugatan investor kepada pialang berjangka karena dalam setiap kesempatan investor ingin mengambil posisi buy/ sell selalu ada saja gangguan pada online trading. Apakah Hakim Tunggal akan menilai pembuktian dalam kedua kasus tersebut sebagai pembuktian yang tidak sederhana? Padahal Penggugat sangat berharap gugatan tersebut dapat diproses sebagai Gugatan Sederhana.

Apabila terhadap kedua hypothetical cases di atas Hakim Tunggal hanya memeriksa dokumen gugatan, maka besar kemungkinan Hakim Tunggal akan berpendapat bahwa gugatan tersebut bukanlah Gugatan Sederhana karena pembuktiannya akan tidak sederhana. Kita perlu berandai-andai, seandainya Hakim Tunggal dapat menerawang dengan jelas bahwa Tergugat dalam persidangan nanti mengakui semua dalil Penggugat, maka apakah Hakim Tunggal masih berpendapat bahwa pembuktian pada perkara tersebut tidak sederhana? Kunci dari kesederhanaan pembuktian adalah sangat tergantung dari jawaban Tergugat, sehingga sangat spekulatif dan terlalu berisiko jika Hakim Tunggal tidak terlebih dahulu memeriksa jawaban Tergugat dalam menilai sederhana atau tidaknya pembuktian. Apalagi jika Hakim Tunggal mengukurnya berdasarkan penguasaannya terhadap materi yang disengketakan. Apabila Hakim Tunggal merasa bahwa ia kurang memahami pasar modal atau perdagangan berjangka, maka ia akan cenderung menganggap bahwa pembuktiannya tidak sederhana.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemeriksaan pendahuluan oleh Hakim Tunggal dalam konteks menilai sederhana atau tidaknya pembuktian sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) sepatutnya di-skip oleh Hakim Tunggal.


Langkah pemeriksaan yang ketiga, apabila berdasarkan pemeriksaan pendahuluan Hakim Tunggal berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam Gugatan Sederhana, maka “Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan Gugatan Sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat” (Pasal 11 ayat (3) Perma 2/2015).

Terhadap ketentuan Pasal 11 ayat (3) tersebut, catatan Penulis sama dengan catatan pada Pasal 7 ayat (2) sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, yaitu semestinya terhadap gugatan tersebut tetap dilanjutkan oleh Hakim Tunggal kepada proses persidangan biasa dengan memerintahkan Panitera mencatatkannya (memindahkannya) pada buku regiter perkara biasa (bukan buku register khusus) dan Ketua Pengadilan mengubah bentuk atau komposisi Hakimnya jika perlu. Apabila belum ada pengaturannya, maka MA dapat membuatkan pengaturannya. Solusi tersebut adalah lebih baik daripada mengembalikan kepada Penggugat untuk mengajukan ulang gugatannya. Prinsip “no wrong door” perlu diperhatikan. Bukan kesalahan Penggugat bila gugatannya tidak dapat dianggap sebagai Gugatan Sederhana, maka mengapa pula justru Penggugat yang menjadi direpotkan dengan mengulang tahapan registrasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemeriksaan pendahuluan oleh Hakim Tunggal atas dasar Pasal 11 Perma 2/2015 adalah suatu tahapan yang inefisien bagi Hakim Tunggal maupun Pengugat karena hampir tidak ada yang berbeda daripada yang sudah dilakukan oleh Panitera pada tahap pengajuan pendaftaran gugatan - kalaupun ada yang berbeda dalam Pasal 11 ayat (2) maka penetapannya sangat spekulatif dan berisiko.

5. Perma 2/2015 Meniadakan Hak-hak Prinsip Para Pihak dalam Beracara:

Ketetapan Hakim Tunggal merupakan ketetapan yang sangat krusial bagi nasib Para Pihak karena ketika suatu gugatan ditetapkan oleh Hakim Tunggal sebagai Gugatan Sederhana maka seketika itu pula terhapus hak-hak Para Pihak dan juga Pihak Ketiga untuk mengajukan tuntutan provisionil, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik dan kesimpulan (Pasal 17 Perma 2/2015), bahkan banding, kasasi dan PK (Pasal 30 Perma 2/2015), apalagi tidak ada upaya hukum apapun bagi Tergugat maupun pihak ketiga untuk melawan ketetapan tersebut. Inilah ketetapan yang Penulis katakan sebagai ketetapan yang sangat berisiko.

Seandainya Anda menjadi Tergugat, kemudian pada sidang pertama Hakim Tunggal memberikan penjelasan kepada Anda mengenai acara Gugatan Sederhana (Pasal 14 ayat (1) huruf (a) Perma 2/2015), maka bagaimana mungkin Hakim Tunggal dapat berharap banyak bahwa Anda akan menerima dengan ikhlas bahwa Anda sebagai Tergugat ternyata tidak dapat mengajukan eksepsi dan rekonvensi? padahal Anda ingin sekali mengajukan eksepsi dan/ atau rekonvensi. Tentu Anda lebih senang apabila Hakim Tunggal memberikan kesempatan kepada Anda untuk mengajukan terlebih dahulu jawaban Anda. Semua Pihak yang menempuh upaya hukum melalui Pengadilan tentu sama-sama mengharapkan solusi yang cepat dan tidak bertele-tele. Bolehlah tidak perlu ada replik – toh replik selama ini sebagian besar hanya berisikan pengulangan dari gugatan, dan bolehlah tidak perlu ada duplik – toh duplik selama ini selama ini sebagian besar hanya berisikan pengulangan dari jawaban, dan bolehlah pula jika tidak ada kesimpulan – toh kesimpulan sangat jarang diperhatikan.

Para Pihak juga akan senang jika putusan Pengadilan tidak ada banding, kasasi dan PK, dan digantikan dengan upaya hukum keberatan di tingkat Pengadilan yang sama. Tetapi tidak boleh mengajukan eksepsi dan/ atau rekonvensi, adalah persoalan lain. Kedua upaya tersebut tidak dapat dipersamakan dengan hak mengajukan replik, duplik dan kesimpulan yang sebagian besar berisikan pengulangan dari dokumen sebelumnya, dan tidak dapat juga dipersamakan dengan permohonan banding, kasasi dan PK yang sebagian besar hanya sekedar upaya mengulur-ulur waktu.

Bagaimana pula jika seandainya Anda menjadi Pihak Ketiga yang merasa memiliki kepentingan terhadap gugatan yang telah ditetapkan sebagai Gugatan Sederhana. Bagaimana mungkin Anda akan menerima dengan ikhlas ketika mengetahui bahwa, berdasarkan Perma 2/2015, Anda sebagai Pihak Ketiga tidak dapat mengajukan intervensi? padahal Anda merasa harus melakukan intervensi, karena tanpa intervensi tersebut maka ada bagian yang akan luput dari pengamatan Hakim Tunggal.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka titik yang paling aman bagi Hakim Tunggal untuk dapat menyatakan apakah gugatan ini adalah Gugatan Sederhana ataukah tidak adalah setelah Hakim Tunggal menerima jawaban Tergugat. Selanjutnya untuk menentukan apakah terhadap Gugatan Sederhana tersebut tidak dapat diajukan replik, duplik, kesimpulan, banding, kasasi dan PK, sebaiknya Hakim Tunggal mengembalikan persoalan tersebut kepada Para Pihak. Mengajukan replik, duplik dan kesimpulan adalah hak Para Pihak, oleh karena itu Pasal 121 (2) HIR kira-kira mengatakan jika Tergugat mau, maka ia boleh menjawab gugatan tersebut. Apakah tidak lebih elok jika Para Pihak menyatakan kesepakatan di muka Hakim Tunggal bahwa mereka melepaskan haknya untuk mengajukan eksepsi, rekonvensi, replik, duplik, kesimpulan, banding, kasasi dan PK – dan pernyataan tersebut cukup tertuang di dalam berita acara sidang – daripada Perma 2/2015 menghapus begitu saja hak Para Pihak yang belum tentu Para Pihak merasa senang. Apabila Para Pihak tidak bersedia melepaskan hak-haknya tersebut, maka Perma 2/2015 tidak boleh membatasi, meskipun kita merasa kasihan kepada Para Pihak.

Berkenaan dengan hak Pihak Ketiga untuk mengajukan intervensi, Perma 2/2015 harus tetap menghormati hak Pihak Ketiga tersebut karena intervensi tidak sekedar hadir untuk membela kepentingan Penggugat dan Tergugat saja, tetapi ada juga intervensi yang hadir untuk membela kepentingannya sendiri. Oleh karena itu, seandainya terdapat Pihak intervensi, maka gugatan tidak dapat diperiksa sebagai Gugatan Sederhana walaupun Para Pihak telah setuju melepaskan hak untuk mengajukan eksepsi, rekonvensi, replik, duplik, kesimpulan, banding, kasasi dan PK.

6. Perma 2/2015 Semestinya Bisa Diterapkan untuk Perkara Besar yang Sederhana:

Apabila Perma 2/2015 dapat mengakomodir bahwa ketiadaan replik, duplik, kesimpulan, banding, kasasi dan PK adalah merupakan kesepakatan Para Pihak sendiri untuk melepaskan hak-hak tersebut, maka prinsip tersebut dapat pula diterapkan kepada gugatan dengan nilai gugatan materil lebih dari Rp. 200 juta sepanjang Para Pihak sepakat menghendaki pemeriksaan yang sederhana. Sepintas hal tersebut menimbulkan ambigu antara sifat Pengadilan dengan Arbitrase, tetapi Penulis hanya berharap agar Pengadilan dan MA dapat lebih menghormati hak-hak prinsipil yang dimiliki oleh Para Pihak dalam beracara di Pengadilan yang diakui dalam Undang-Undang, dan sekaligus juga dapat lebih mengormati kesepakatan-kesepakatan yang mungkin dicapai oleh Para Pihak untuk tidak menggunakan hak-hak mereka yang mereka anggap mengakibatkan bertele-telenya proses Pengadilan.

7. Tidak Ada Pembuktian Sederhana dalam Perma 2/2015:

Sebagaimana yang telah Penulis sampaikan pada bagian terdahulu bahwa Perma 2/2015 tidak memberikan panduan kepada Hakim Tunggal bagaimana menilai sederhana atau tidaknya pembuktian. Pasal 18 Perma 2/2015 yang memuat ketentuan mengenai pembuktian, menyebutkan dalam ayat (1) bahwa, “gugatan yang diakui dan/ atau tidak dibantah, tidak perlu dilakukan pembuktian”. Menurut Penulis tidak ada yang khusus dalam ketentuan tersebut, bukankah KUHPerdata dan HIR memang demikian mengaturnya. Dalam persoalan alat bukti pengakuan tersebut, tentunya Hakim Tunggal perlu berhati-hati dalam menyikapi ketiadaan bantahan dari Pihak satu terhadap dalil Pihak lain karena antara “mengakui” dengan “tidak membantah” terkadang mengandung nuansa dan makna yang berbeda. Selanjutnya ayat (2) menyebutkan bahwa, “terhadap gugatan yang dibantah, Hakim melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan Hukum Acara yang berlaku”. Lantas di manakah letaknya kesederhanaan pembuktian dalam Gugatan Sederhana?

Apabila kita menarik ke tahap awal, pada saat Penggugat mengajukan pendaftaran gugatan, ia wajib menyertakan semua bukti surat dalam gugatannya (Pasal 6 ayat (4) Perma 2/2015), padahal dalam gugatan biasa semua bukti surat diserahkan pada tahap pembuktian. Bahkan bukti surat Penggugat tersebut sudah harus dilegalisasi. Apa yang dimaksudkan dengan “dilegalisasi” atau “dilegalisir”? Bagaimana dan siapa otoritas yang melegalisir jika bukti surat Penggugat adalah fotokopi dari dokumen fotokopi? fotokopi dari dokumen faksimili? print-out dari e-mail? print-out percakapan sms dan whatsapp dari HP? print-out transkrip dari percakapan yang terekam di HP? Berdasarkan hal tersebut bukankah dapat disimpulkan bahwa pembuktian dalam Gugatan Sederhana tidak lebih sederhana daripada gugatan biasa?

Persoalan lain dalam pembuktian Gugatan Sederhana adalah ketiadaan replik dan duplik serta kesimpulan, dan ditambah lagi jika dalam persidangan Gugatan Sederhana tidak ada pemberian kesaksian secara tertulis, sehingga berita acara persidangan akan menjadi persoalan yang krusial. Demi fair-nya persidangan, Para Pihak harus diberikan berita acara sidang segera setelah sidang selesai, dan begitu seterusnya untuk setiap persidangan. Tergugat cukup diuntungkan dengan masih diberikan kesempatan memberikan jawaban sehingga Hakim Tunggal dan Penggugat dapat dengan mudah mengetahui mana dalil/ fakta yang dibantah oleh Tergugat dan mana yang diakui, tetapi apa jaminan bagi Penggugat bahwa bantahan lisannya (karena tidak ada replik) terhadap bantahan-bantahan Tergugat selama persidangan dapat tercatat dengan baik, dan apa jaminan bagi Para Pihak bahwa setiap bantahan maupun pengakuan selama persidangan dapat tercatat dengan baik, dan apa pula jaminan bagi Para Pihak bahwa tanya-jawab dalam pemeriksaan saksi selama persidangan telah pula tercatat dengan baik, kecuali Para Pihak diberikan salinan berita acara sidangnya.

Hakim Tunggal dan Para Pihak sangat berkepentingan dengan adanya berita acara sidang yang lengkap dan baik serta seketika (dalam waktu yang tidak terlalu lama) dari Panitera Pengganti karena berita acara itu menjadi dokumen referensi yang sangat penting bagi Hakim Tunggal dalam merumuskan pertimbangan hukum, dan menjadi referensi pula oleh Para Pihak untuk memeriksa kembali apakah putusan telah dibuat dengan mempertimbangkan semua hal yang muncul selama persidangan. Berita acara sidang tersebut juga semestinya menjadi referensi yang penting bagi Majelis Hakim pemeriksa permohonan keberatan terhadap putusan dalam Gugatan Sederhana. Selama Panitera Pengganti tidak mampu membuat berita acara sidang dengan lengkap dan baik serta seketika (dalam waktu yang tidak terlalu lama), maka putusan dalam Gugatan Sederhana menjadi rentan dalam hal ketelitian karena mungkin miss terhadap satu-dua atau lebih fakta persidangan.

Penulis dalam kapasitas sebagai pengurus Lembaga Arbitrase pernah mengirimkan surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 21 Oktober 2016 yang berisikan ucapan selamat atas penghargaan yang diperoleh Pengadilan tersebut dari ICCE (International Consortium for Court Excellence) sebagai Pengadilan dengan peringkat 16 dari 32 Pengadilan terbaik sedunia terkait penggunaan sistem ATR (Audio Text Recording), dan untuk sekaligus bertanya siapa vendor dari sistem tersebut, karena Lembaga Arbitrase Penulis sempat memiliki rencana untuk membeli perangkatnya. Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen – semoga beliau dan jajarannya dalam keadaan sehat serta selalu dalam bimbingan dan perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa – memberikan Penulis jawaban bahwa penggunaan ATR adalah salah satu inovasi yang dikembangkan MA untuk meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat pengguna Pengadilan, dan tahap sekarang sedang diduplikasi untuk dipergunakan pada banyak Pengadilan di seluruh Indonesia. Merujuk kepada informasi tersebut, maka Penulis berharap bahwa sistem ATR sudah ada pada semua Pengadilan di Indonesia sehingga Panitera Pengganti dapat memproduksi berita acara sidang dalam waktu yang tidak terlalu lama dan dapat menyerahkan salinannya kepada Para Pihak, terutama Para Pihak dalam Gugatan Sederhana, karena keberadaan berita acara sidang bagi Gugatan Sederhana terasa lebih prioritas dibandingkan dengan gugatan biasa berdasarkan alasan-alasan yang Penulis utarakan di atas.

8. Catatan untuk Perma 14/2016:

Semua catatan Penulis tersebut di atas juga ditujukan kepada Perma 14/2016 karena Pasal 3 ayat (3) Perma 14/2016 menyebutkan bahwa pemeriksaan perkara ekonomi syariah yang nilainya maksimal Rp. 200 juta mengacu pada Perma 2/2015 kecuali diatur secara khusus dalam Perma 14/2016. Dalam pengamatan Penulis, pengaturan khusus untuk perkara ekonomi syariah yang dianggap sebagai Gugatan Sederhana adalah sebagai berikut:

  • Terdapat perbedaan mendasar mengenai batasan nilai gugatan. Perma 2/2015 menyebutkan dengan jelas bahwa batasan nilai gugatan tersebut adalah gugatan materil, sedangkan Perma 14/2016 tidak secara spesifik menyebutkan gugatan materil, sehingga dapat disangka bahwa batasan dalam Perma 14/2016 itu adalah meliputi total nilai gugatan materil dan immateril. Penulis menduga hal tersebut hanya sekedar kekhilafan dalam menyusun Perma 14/2016. Namun demikian tetap perlu ada klarifikasi dari MA agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam implementasinya.
  • Pengajuan gugatan perkara syariah dapat diajukan pendaftaran perkara secara elektronik. Sejauh yang Penulis pahami, seharusnya kebolehan mengajukan pendaftaran gugatan secara elektronik tidak hanya kekhususan bagi Pengadilan Agama tetapi semestinya juga pada Pengadilan Negeri, termasuk untuk Gugatan Sederhana. Oleh karena itu meskipun hal tersebut tidak tercantum dalam Perma 2/2015, bukan berarti Gugatan Sederhana tidak dapat didaftarkan secara elektronik oleh Penggugat kepada Pengadilan Negeri. Sejauh yang Penulis ketahui pula, tata cara pendaftaran gugatan secara elektronik yang mulai diterapkan oleh banyak Pengadilan di Indonesia sebenarnya masih sebatas pendaftaran gugatan melalui e-mail, belum dapat dikatakan sebagai suatu proses e-registration.
  • Pemanggilan lanjutan sidang dalam Gugatan Sederhana perkara syariah, atas kesepakatan Para Pihak, dapat dilakukan dengan bantuan teknologi informasi (TI) (Pasal 8 ayat (3) Perma 14/2016). Sejauh yang Penulis pahami, seharusnya kebolehan menggunakan sarana TI tidak hanya kekhususan bagi Pengadilan Agama tetapi semestinya juga pada Pengadilan Negeri, termasuk untuk Gugatan Sederhana. Oleh karena itu bukan berarti pemanggilan lanjutan dalam persidangan Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri tidak dapat dilakukan dengan bantuan TI meskipun hal tersebut tidak tercantum dalam Perma 2/2015. Dalam sudut pandang yang lain, ketentuan Pasal 8 ayat (3) tersebut bisa saja dianggap berlebihan. Perlu diingat, dan demi kepastian hukum, bahwa jadwal sidang lanjutan harus sudah ditetapkan terlebih dahulu oleh Hakim sebelum sidang ditutup. Bukankah dalam praktek di persidangan selama ini Hakim setelah menetapkan jadwal sidang lanjutan selalu mengatakan “tidak perlu ada surat panggilan tersendiri untuk sidang berikutnya, mohon dicatat saja jadwalnya”. Berdasarkan kebiasaan tersebut maka panggilan untuk sidang lanjutan sebenarnya tidak diperlukan lagi. Apabila kita berbicara dalam konteks acara Arbitrase, maka ketentuan serupa Pasal 8 ayat (3) mungkin akan relevan karena banyak tahapan pemeriksaan yang hanya pemeriksaan dokumen sehingga dalam menentukan sidang lanjutan yang ada tatap mukanya ditetapkan oleh Majelis Arbitrase dalam Rapat Majelis dan disampaikan pemanggilan kepada Para Pihak yang pemanggilannya mungkin disampaikan oleh Sekretaris Arbitrase dengan menggunakan sarana TI.
  • Gugatan Sederhana dalam perkara ekonomi syariah diperiksa oleh Hakim yang bersertifikasi Ekonomi Syariah. Pasal 1 ayat (4) Perma 14/2016 menyebutkan bahwa yang dimaksud “Perkara Ekonomi Syariah” adalah perkara di bidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah yang bersifat komersial. Dalam konteks Gugatan Sederhana, mengapa persyaratan sertifikasi tersebut hanya diharuskan terhadap Hakim Tunggal Pengadilan Agama yang memeriksa perkara ekonomi syariah, sementara terhadap Hakim Tunggal Pengadilan Negeri yang memeriksa Gugatan Sederhana bidang keuangan tidak disertifikasi pengetahuannya mengenai perbankan, lembaga keuangan mikro, asuransi, reasuransi, reksadana, obligasi, kontrak berjangka, efek bersifat ekuitas, pembiayaan, penggadaian, dana pensiun dan kontrak-kontrak keuangan konvensional lainnya?
    Mungkin MA mempertimbangkan kompetensi para Hakim Pengadilan Agama yang relatif terbatas dalam penguasaan ekonomi syariah mengingat tugas tersebut terhitung relatif baru bagi Hakim-hakim Pengadilan Agama dibandingkan dengan pengalaman Hakim-hakim Pengadilan Negeri yang sudah sejak dulu menangani berbagai macam sengketa perdata bidang bisnis. Tetapi catatan Penulis pada bagian terdahulu dengan 2 (dua) hypothetical cases, perlu menjadi perhatian kita semua sebab apabila Hakim Tunggal yang melakukan pemeriksaan pendahuluan tidak memiliki penguasaan terhadap substansi/ materi sengketa maka akan dengan sangat mudah bagi ia untuk menjustifikasi bahwa ini bukan Gugatan Sederhana.
  • Kepala Putusan Gugatan Sederhana dalam perkara ekonomi syariah didahului dengan kalimat basmalah dalam aksara Arab, baru kemudian irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hanya hal tersebut yang membedakan secara mendasar antara Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama dengan di Pengadilan Negeri.

Demikian beberapa catatan Penulis terhadap Perma 2/2015 dan sebagian Perma 14/2016 yang berkenaan dengan penyelesaian Gugatan Sederhana. Pada saat membuat tulisan ini, Penulis belum mendapatkan informasi apakah ketentuan teknis pelaksanaan Perma 2/2015 dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum atau Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sebagaimana yang diamanatkan Pasal 17 Perma 2/2015 sudah ada ataukah belum ada. Mungkin banyak yang luput dari pengamatan Penulis sehingga tulisan ini banyak mengandung kelemahan, dan untuk itu Penulis mohon maaf atas keterbatasan sebagai manusia biasa. Dalam tahun-tahun awal penerapan Perma 2/2015, MA perlu memonitor implementasinya apakah Perma tersebut sudah on the good track dan mencapai sasaran sebagaimana yang diinginkan, yaitu terciptanya aksesibilitas terhadap keadilan bagi Para Pihak yang bersengketa dalam hubungan hukum yang dianggap sederhana oleh MA tanpa mengabaikan ketidaktahuan Para Pihak mengenai hak-haknya.

Jakarta, 15 Maret 2017

Disclaimer:
Tulisan ini adalah pandangan dari Penulis semata, bukan atas nama dari BAPMI.

 

Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi d/a PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero)
Graha Mandiri Lantai 3
Jl. Imam Bonjol Nomor 61
Jakarta Pusat 10340

T: +62 21 39837415
F: +62 21 39833715
e-mail: sekretariat@bakti-arb.org