Referensi

« Kembali ke Halaman Referensi

 

Pendaftaran Putusan Arbitrase Nasional, dalam Teori dan Praktek

Tri Legono Yanuarachmadi

Pasal 59 ayat (1) UU 30/99 mengatur bahwa lembar asli atau salinan otentik Putusan Arbitrase (harus) diserahkan dan didaftarkan oleh Arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri (“PN”) dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal putusan dibacakan. Jika kita tengok definisi “PN” pada Pasal 1 angka 4 UU 30/99, maka putusan tersebut (harus) didaftarkan pada PN yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Termohon, dan jika kita tengok pula ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (“Perma”) No. 14 Tahun 2016 maka pelaksanaan Putusan Arbitrase Syariah diselenggarakan oleh Pengadilan Agama (“PA”) – sehingga dalam konteks Arbitrase Syariah setiap kata “PN” dalam UU 30/99 harus dibaca “PA”, termasuk dalam urusan pendaftaran Putusan Arbitrase Syariah. Pendaftaran Putusan Arbitrase merupakan tahap yang sangat penting dalam acara Arbitrase karena jika tidak didaftarkan hingga lewat batas waktunya maka putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan (Pasal 59 ayat (4) UU 30/99).

Melalui tulisan ini, Penulis akan menyampaikan beberapa hal berkenaan dengan pendaftaran Putusan Arbitrase dalam teori dan praktek berdasarkan pengalaman Penulis.

Pertama, Urgensi Pendaftaran Putusan Arbitrase.

Pernah dalam suatu perkara Arbitrase di Badan Arbitrase Pasar Modal (“BAPMI”), Para Pihak langsung melaksanakan putusan meskipun mereka belum menerima salinannya. Kemudian Para Pihak bertanya kepada Penulis, selaku Sekretaris Sidang Arbitrase (“Sekretaris”) perkara tersebut, apakah Putusan Arbitrase masih perlu didaftarkan? Penulis tergelitik juga dengan pertanyaan itu, untuk apalagi didaftarkan. Saat itu Penulis berkeyakinan bahwa pendaftaran Putusan Arbitrase dilakukan just in case Termohon tidak mau melaksanakan putusan, dan dengan demikian dalam hal Para Pihak sudah melaksanakannya maka putusan tersebut kehilangan urgensinya untuk didaftarkan. Penulis, selaku kuasa dari Arbiter, tetap mendaftarkan Putusan Arbitrase tersebut di PN karena Undang-Undang mengharuskan, dan ada baiknya juga just in case terjadi sesuatu yang tidak diduga.

Ms. Karen Mills – semoga beliau dalam keadaan sehat serta selalu dalam bimbingan dan perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa – dalam suatu kesempatan pernah memberikan penjelasan kepada Penulis bahwa tidak dilakukannya pendaftaran bukan berarti Putusan Arbitrase menjadi batal atau terhapus, hanya Negara tidak dapat diminta bantuan untuk memaksakan pelaksanaannya, dan Termohon dengan itikad baik – jika masih memiliki itikad baik – tetap dapat memenuhi kewajibannya atas dasar sukarela kepada Pemohon sesuai Putusan Arbitrase. Pada kesempatan lain Bapak Fred Tumbuan – semoga beliau dalam keadaan sehat serta selalu dalam bimbingan dan perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa – pernah menjelaskan kepada Penulis bahwa pendaftaran tersebut sangat dibutuhkan oleh Putusan Arbitrase karena hanya Negara yang dapat merampas asset seseorang. Eksekusi Putusan Arbitrase tidak lain merupakan perampasan terhadap asset Termohon untuk memenuhi kewajibannya kepada Pemohon berdasarkan Putusan Arbitrase. Tindakan tersebut tidak dapat dan tidak boleh dilakukan oleh yang bukan Negara. Penjelasan kedua ahli hukum tersebut sangat membantu Penulis dalam memahami alasan pendaftaran Putusan Arbitrase.

Kedua, Domisili Hukum Termohon.

Pendaftaran Putusan Arbitrase dilakukan pada PN yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Termohon (Pasal 59 ayat (1) juncto Pasal 1 angka 4 UU 30/99. Mengapa UU memilihnya di tempat tinggal Termohon? Penulis sekedar menduga bahwa ketentuan itu dibuat berlandaskan pada asumsi – atau mungkin juga sudah menjadi persepsi umum – bahwa dengan tingkat probabilitas yang sangat tinggi Putusan Arbitrase hampir dipastikan akan memuat amar yang menghukum Termohon melaksanakan sesuatu kepada Pemohon, sehingga akan lebih mudah jika dieksekusi oleh PN di mana Termohon bertempat tinggal – padahal belum tentu tuntutan dikabulkan, dan belum tentu juga asset yang akan dieksekusi sama dengan tempat tinggal Termohon.

Dalam beberapa kasus, tidak mudah untuk memastikan di mana Termohon bertempat tinggal karena ia tidak bertempat tinggal pada alamat yang tertera dalam KTP sebab memiliki beberapa rumah. Seandainya pun selama proses Arbitrase dapat dipastikan di mana tempat tinggal yang paling sering ditempati Termohon, namun untuk keperluan pendaftaran akan tetap menghadapi persoalan ke manakah putusan akan didaftarkan, apakah pada wilayah hukum sesuai alamat KTP, ataukah pada alamat yang sering ditempati, ataukah pada alamat korespondensi yang dipakai selama persidangan? Apakah Termohon boleh memilih domisili hukumnya, misalnya dalam surat kuasa mencantumkan pernyataan bahwa Termohon memilih domisili pada alamat kantor Kuasa Hukumnya – apakah dengan begitu pendaftaran dilakukan pada PN yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Kuasa Hukum Termohon?

Penulis pernah menghadapi persoalan lain dalam kasus Permohonan Rekonvensi, yaitu ketika Arbiter memutuskan menolak Permohonan Arbitrase dan justru mengabulkan Permohonan Rekonvensi. Dalam kasus Permohonan Rekonvensi, terdapat 2 pihak yang sama-sama berkedudukan sebagai Termohon, yakni Termohon Konvensi (Pemohon Rekonvensi) yang kebetulan tinggal di wilayah hukum PN X, dan Termohon Rekonvensi (Pemohon Konvensi) yang kebetulan tinggal di wilayah hukum PN Y. Kepada PN yang manakah putusan tersebut harus didaftarkan? Penulis akhirnya mendaftarkan putusan tersebut pada PN Y di mana Pemohon Konvensi (Termohon Rekonvensi) berdomisili, dan diterima pendaftaran tersebut oleh Panitera PN Y.

Penulis pernah menghadapi persoalan lain lagi dalam kasus Permohonan Arbitrase yang diajukan Pemohon terhadap Para Termohon (Termohon I dan Termohon II). Arbiter mengabulkan tuntutan Pemohon dengan menghukum Para Termohon membayar ganti kerugian dalam jumlah masing-masing yang ditentukan Arbiter – tidak tanggung renteng. Kepada PN yang manakah putusan tersebut harus didaftarkan, karena Termohon I dan Termohon II berbeda wilayah hukumnya? Bagaimana jika,

  • Arbiter menghukum Para Termohon secara tanggung renteng, apakah putusannya tetap harus didaftarkan pada PN yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Termohon I? atau bolehkah di Termohon II?
  • seandainya Arbiter hanya mengabulkan tuntutan Pemohon terhadap Termohon II, apakah putusannya tetap harus didaftarkan pada PN yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Termohon I? atau bolehkah di Termohon II?

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka sebaiknya Mahkamah Agung (“MA”) mengeluarkan Perma atau Surat Edaran MA (“SEMA”) untuk menjadi pegangan bagi Para Pihak, Arbiter maupun Panitera dalam pendaftaran Putusan Arbitrase.

Ketiga, Timing Pendaftaran Putusan Arbitrase.

Pasal 59 ayat (1) UU 30/99 menyebutkan bahwa, ”dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik Putusan Arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh Arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) tersebut, Arbiter memiliki waktu maksimal 30 hari terhitung sejak Putusan Arbitrase dibacakan. Penulis berharap tidak ada kekeliruan pada diri Arbiter, Para Pihak ataupun Panitera dalam membedakan maksud kata “sejak” dengan kata “setelah”. Kelihatannya sepele hanya berselisih 1 hari, tetapi konsekuensi hukumnya sangat serius jika pendaftaran putusan ternyata telah melewati batas waktu. Kita juga perlu memperhatikan bahwa perhitungan waktu dalam UU 30/99 adalah didasarkan pada hari kalender bukan hari kerja, sehingga jangan sampai ingatan kita bercampur dengan tata cara perhitungan lainnya yang didasarkan pada hari kerja. Penulis perlu mengingatkan hal ini, karena secara kebetulan beberapa Perma yang Penulis pelajari ternyata menetapkan/ menghitung suatu jangka waktu berdasarkan hari kerja, sehingga Penulis khawatir lama-lama PN akan menghitung semua jangka waktu berdasarkan hari kerja karena mengira demikian. Kekhawatiran itu cukup beralasan karena Penulis pernah mengalami suatu kasus Panitera menerima pendaftaran permohonan pembatalan Putusan Arbitrase padahal telah melewati batas waktu yang ditentukan Pasal 71 UU 30/99, dan selanjutnya Hakim juga menolak eksepsi daluwarsa karena mengira bahwa perhitungan jangka waktu dalam Pasal 71 tersebut didasarkan pada hari kerja.

Dengan waktu 30 hari tersebut, Arbiter/ Sekretaris perlu merencanakan kapan waktu yang pas untuk mulai mendaftarkan Putusan Arbitrase. Ketentuan lain dalam UU 30/99 yang perlu diperhatikan adalah adanya hak Para Pihak untuk mendapatkan salinan Putusan Arbitrase dan hak Para Pihak untuk mengajukan permohonan koreksi putusan. Untuk menghindari keragu-raguan, sebaiknya penyampaian salinan putusan kepada Para Pihak dilakukan dalam bentuk hardcopy dengan penyerahan langsung (by hand) atau melalui kurir atau pos tercatat daripada dalam bentuk softcopy melalui e-mail agar tanggal serah-terimanya menjadi lebih jelas.

Berikut ini ilustrasi perhitungan waktu efektif yang dimiliki oleh Arbiter untuk mendaftarkan Putusan Arbitrase:

  • Arbiter memiliki waktu 30 hari untuk mendaftarkan putusan;
  • jangka waktu tersebut akan terpotong kira-kira 3 sampai 7 hari untuk penyampaian salinan putusan kepada Para Pihak (jangka waktu tidak diatur dalam UU 30/99, tetapi perlu dilihat peraturan & acara Arbitrasenya);
  • dan akan terpotong lagi 14 hari untuk memberikan kesempatan kepada Para Pihak mengajukan permohonan koreksi (Pasal 58 UU 30/99);
  • dan (jika ada koreksi) maka akan terpotong lagi lebih kurang 1 minggu untuk memeriksa permohonan koreksi dan memutuskan apakah akan dilakukan koreksi ataukah tidak (jangka waktu tidak diatur dalam UU 30/99, tetapi perlu dilihat peraturan & acara Arbitrasenya);
  • sehingga pada akhirnya, Arbiter hanya memiliki sisa waktu beberapa hari saja untuk mendaftarkan putusan, padahal sisa waktu tersebut masih harus pula diperhitungkan dengan konsumsi waktu yang dibutuhkan oleh Panitera untuk membuat akta pendaftaran (biasanya antara 1 sampai 3 hari).

Berdasarkan ilustrasi di atas, Arbiter akan memiliki sisa waktu yang lebih banyak untuk mendaftarkan Putusan Arbitrase seandainya salinan putusan dapat secepatnya disampaikan kepada Para Pihak, dan apabila putusan dibuat dengan jelas dan cermat sehingga tidak perlu ada koreksi.

Keempat, Dokumen Pendukung Pendaftaran Putusan Arbitrase.

Pasal 59 ayat (3) UU 30/99 menyebutkan bahwa, ”Arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai Arbiter atau salinan otentiknya kepada Panitera Pengadilan Negeri”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (3) tersebut, dan dengan melihat pula ayat (1), maka pada saat mendaftarkan Putusan Arbitrase, Arbiter atau kuasanya harus membawa dokumen-dokumen sebagai berikut:

  • dokumen pertama adalah Putusan Arbitrase, boleh yang versi asli ataupun versi salinan otentiknya – staf BAPMI/ Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (“BAKTI”) selalu membawa kedua-duanya sebagaimana acara pencocokan bukti agar Panitera dapat melihat bahwa versi salinan sama dengan yang versi asli, dan kemudian versi salinan menjadi pertinggal untuk arsip PN;
  • dokumen kedua adalah dokumen pengangkatan Arbiter, boleh yang versi asli ataupun versi salinan otentiknya – dalam konteks BAPMI/ BAKTI sebagai Lembaga Arbitrase, maka yang dibawa oleh staf BAPMI/ BAKTI adalah fotokopi surat pengangkatan Arbiter yang bersangkutan sebagai Arbiter (listed Arbitrator) BAPMI/ BAKTI dan fotokopi korespondensi di antara Para Pihak, Sekretariat dan Arbiter berkenaan dengan penunjukan Arbiter perkara;
  • dokumen ketiga, sudah barang tentu adalah surat kuasa asli yang berisikan pemberian kuasa khusus oleh Arbiter kepada orang yang mengajukan pendaftaran putusan, disertai dengan fotokopi KTP pemberi kuasa dan penerima kuasa.

Selain dokumen-dokumen tersebut di atas, biasanya staf BAPMI/ BAKTI juga menyiapkan fotokopi dokumen hukum BAPMI/ BAKTI (akta pendirian, surat pengesahan sebagai badan hukum, domisili kantor, NPWP badan, akta PKR dan SK susunan Pengurus) dan fotokopi kartu nama/ ID pegawai. Dokumen-dokumen tambahan tersebut dapat tetap dipegang oleh Panitera sebagai arsip PN jika sebelumnya Panitera belum pernah memperolehnya.

Penulis melihat sudah mulai banyak berdiri Lembaga Arbitrase di Indonesia dengan beragam bentuk hukumnya, ada yang berbadan hukum dan ada juga yang tidak berbadan hukum. Oleh karena itu dalam konteks pendaftaran Putusan Arbitrase yang merupakan produk dari Lembaga Arbitrase, maka sangat penting bagi Panitera untuk meminta Arbiter atau kuasanya memperlihatkan bukti-bukti dokumen hukum Lembaga Arbitrasenya, meskipun Panitera maupun PN tidak memiliki kapasitas untuk menolak suatu pendaftaran putusan karena alasan Lembaga Arbitrase yang bersangkutan tidak memiliki dokumen hukum yang jelas, alias institusi tidak jelas. Jika perlu Panitera dapat menyimpan fotokopi dokumen-dokumen tersebut sebagai arsip PN.

Kelima, Pendaftar Putusan Arbitrase.

Pasal 59 ayat (1) UU 30/99 menyebutkan bahwa, ”dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik Putusan Arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh Arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri”.

Hal yang paling penting diingat dalam pendaftaran Putusan Arbitrase adalah bahwa pendaftaran tersebut merupakan tugas Arbiter, dan dalam hal ini Arbiter boleh menguasakannya kepada pihak lain. Dalam praktek di BAPMI dan BAKTI, Ketua Majelis Arbitrase/ Arbiter Tunggal memberikan kuasa khusus kepada Sekretaris untuk mendaftarkan Putusan Arbitrase, atau dengan kata lain yang dimaksud dengan “Pihak lain” dalam praktek Arbitrase di BAPMI dan BAKTI adalah Sekretaris. Ketentuan ini perlu diperhatikan terutama oleh Lembaga Arbitrase, jangan sampai pendaftaran Putusan Arbitrase dilakukan oleh Ketua Lembaga Arbitrase, atau Ketua tersebut mendisposisikan kepada Sekretaris atau pegawai kesekretariatan, karena mengira hal itu merupakan tugas Dewan Pengurus secara ex-officio. Apabila pendaftaran dilakukan bukan oleh Arbiter atau kuasanya, maka sudah semestinya pendaftaran tersebut batal demi hukum.

Pengalaman unik terjadi pada BAKTI dalam suatu perkara di luar Pulau Jawa – pada saat itu BAKTI masih membebaskan biaya terhadap perkara-perkara kecil. Untuk menghemat biaya, maka setelah Putusan Arbitrase dibacakan, dan setelah Para Pihak menerima salinan putusan, dan setelah dipastikan tidak ada permohonan koreksi terhadap putusan, Arbiter memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mendaftarkan sendiri putusan karena Arbiter maupun Sekretaris sudah kembali ke Jakarta. Tetapi contoh kasus di BAKTI tersebut tidak perlu menjadi preseden meskipun Pasal 59 ayat (1) UU 30/99 tidak membatasi kepada siapa Arbiter dapat memberikan kuasa untuk mendaftarkan putusan.

Berdasarkan hal tersebut, sebaiknya MA mengeluarkan SEMA mengenai kepada siapa Arbiter dapat memberikan kuasa untuk melakukan pendaftaran putusan agar dapat menjadi pegangan bagi Arbiter maupun Panitera, karena jika tidak maka siapapun bisa ditunjuk oleh Arbiter untuk mendaftarkan Putusan Arbitrase.

Keenam, Bentuk Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase.

Pasal 59 ayat (2) UU 30/99 menyebutkan bahwa, “penyerahan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh Panitera Pengadilan Negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran”.

Dalam prakteknya, pada beberapa PN yang sering menjadi tempat BAPMI dan BAKTI mendaftarkan Putusan Arbitrase, ada 4 tipe akta pendaftaran:

  • tipe pertama, Panitera memberikan tanda pencatatan (biasanya dalam bentuk format stempel) pada ruang kosong di bawah tandatangan Arbiter, dan pada stempel tersebut dibubuhkan tandatangan Panitera dan orang yang menyerahkan putusan;
  • tipe kedua, Panitera membuat suatu akta tersendiri yang berisikan semacam berita acara pendaftaran yang ditandatangani oleh Panitera dan orang yang menyerahkan putusan;
  • tipe ketiga, Panitera membuat akta seperti tipe kedua, dan dibuatkan juga tanda pencatatan seperti tipe pertama namun pada halaman kosong di balik halaman tandatangan Arbiter;
  • tipe keempat, Panitera membuat akta seperti tipe kedua, dan dibuatkan juga tanda pencatatan seperti tipe pertama namun lembar tersendiri (bukan pada halaman putusan).

Apabila kita membanding tipe-tipe pencatatan tersebut, maka tipe pertama adalah pencatatan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (2) UU 30/99, sedangkan tipe-tipe lainnya salah. Pasal 59 ayat (2) tersebut sudah jelas menyebutkan bahwa catatan pendaftaran pada bagian akhir putusan dan ditandatangani oleh Panitera bersama orang yang menyerahkan putusan adalah merupakan akta pendaftaran, atau dengan kata lain yang dimaksud dengan “akta pendaftaran” adalah catatan pendaftaran pada bagian akhir putusan dan ditandatangani oleh Panitera bersama orang yang menyerahkan putusan. Penulis merasa beruntung bahwa Para Pihak tidak pernah mempermasalahkan tipe-tipe akta pendaftaran yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, atau mungkin Para Pihak tidak memahaminya. Penulis sebenarnya baru menyadari bahwa tipe kedua, tipe ketiga dan tipe keempat tidak ada akomodasinya dalam Pasal 59 ayat (2) UU 30/99 saat Penulis membuat tulisan ini, dan nampaknya setelah ini pun Penulis tidak akan berpesan kepada staf BAPMI/ BAKTI/ BANI (berbadan hukum) yang dikuasakan mendaftarkan putusan untuk mempersoalkannya kepada Panitera – atas alasan pragmatis – karena khawatir ada efek kepada “keamanan” keabsahan pendaftaran putusan-putusan sebelumnya.

Penulis tidak memiliki informasi apakah akta pendaftaran dalam bentuk akta tersendiri yang terpisah dari halaman Putusan Arbitrase dilakukan oleh Panitera berdasarkan suatu SEMA atau Perma, ataukah karena ketidaktahuan, ataukah karena ada keraguan mengenai kekuatan bukti pendaftaran jika hanya berupa cap di bagian akhir Putusan Arbitrase, ataukah hanya sekedar praktek yang sudah lama berjalan jauh sebelum UU 30/99 diundangkan. Apapun alasan atau sebab yang melatarbelakanginya, sebaiknya MA mengeluarkan SEMA bahwa bentuk pendaftaran Putusan Arbitrase harus sesuai dengan yang dimaksudkan Pasal 59 ayat (2) UU 30/99 supaya ada keseragaman antara satu PN dengan PN yang lain dan menghindari pekerjaan klerikal yang tidak perlu.

Ketujuh, Biaya Pendaftaran Putusan Arbitrase.

Sepengetahuan Penulis, MA maupun PN belum pernah mengeluarkan peraturan mengenai biaya pendaftaran Putusan Arbitrase. Sudah saatnya MA mengeluarkan Perma berkenaan dengan pengenaan biaya atas pendaftaran Putusan Arbitrase, tidak perlu masing-masing Ketua PN menetapkan sendiri besaran biayanya karena Arbitrase di mana saja adalah sama yaitu dipandang sebagai forum elit yang dilakukan oleh Para Pihak yang juga dianggap elit – walau pandangan itu belum tentu benar 100%. Para Pihak maupun Lembaga Arbitrase mungkin tidak berkeberatan apabila PN mengenakan biaya pendaftaran Putusan Arbitrase yang jauh lebih besar dibandingkan dengan biaya-biaya perkara perdata di PN, misalnya Rp. 1 juta atau Rp. 2 juta.

Demikian hal-hal yang berkenaan dengan persoalan pendaftaran Putusan Arbitrase (nasional), semoga bermanfaat. Mungkin banyak yang luput dari pengamatan Penulis sehingga tulisan ini banyak mengandung kelemahan, termasuk juga apabila ada kekeliruan Penulis dalam mencerna pendapat para ahli hukum yang Penulis kutip dalam tulisan ini – yang mungkin maksud ahli tidak demikian – untuk itu Penulis mohon maaf atas keterbatasan sebagai manusia biasa. Rightly or wrongly, Penulis berpendapat bahwa sebaiknya MA mengeluarkan SEMA atau Perma supaya persoalan-persoalan teknis pendaftaran Putusan Arbitrase sebagaimana yang Penulis utarakan dalam tulisan ini dapat teratasi dengan baik.

Jakarta, 24 Maret 2017

 

Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi d/a PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero)
Graha Mandiri Lantai 3
Jl. Imam Bonjol Nomor 61
Jakarta Pusat 10340

T: +62 21 39837415
F: +62 21 39833715
e-mail: sekretariat@bakti-arb.org